Ringsatu-Majalengka-Sejumlah kader dan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Heuleut Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Mengeluhkan terkait lambatnya penyaluran dana operasional untuk kegiatan PKK.
Demikian disampaikan sejumlah anggota PKK kepada wartawan media ini beberapa hari lalu. Menurut sumber adanya keterlambatan penyaluran anggaran operasional PKK hal ini menurut sumber diduga ada unsur kesengajaan. Yang dilakukan oleh ketua PKK desa Heuleut yakni Tahliatin Wardana atau bisa disapa Lia. Yang tak lain adalah istri kuwu (Kades) Heuleut Andri.
“Biasanya kami menerima dana operasional untuk kegiatan PKK itu sebesar Rp.1,250 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun hampir menginjak pertengahan tahun 2023 ini kami belum juga menerimanya. Kami sudah berusaha menanyakan ke ibu kuwu, tapi jawabannya ia tidak akan membagikannya karena uang itu katanya uang miliknya.” Beber salah satu anggota PKK desa Heuleut yang namanya minta tidak disebutkan ini.
“Selain itu kata bu kuwu, desa sudah tidak menganggarkan dana operasional untuk kegiatan PKK.” Sambung sumber.
Dengan terjadinya keterlambatan penyaluran anggaran operasional untuk PKK. Maka hal ini berdampak kepada para anggota PKK menjadi enggan untuk mengikuti atau melakukan kegiatan PKK baik di desa ataupun yang dilaksanakan di kecamatan.
“Ya ngapain mengikuti kegiatan PKK kalau dana operasionalnya saja tidak kami terima.”Ketus sumber.
Sementara itu, Tahliat Wardana saat dikonfirmasi melalui pesan singkat ke nomer Whats Appnya (WA), Senin (22/5/2023) menjawab dengan mengatakan “Mohon maaf itu untuk operasional PKK,karena memang sedikit anggarannya. Dan cukup operasional saja, bahkan saya sebagai ketua PKK selalu menalangi terlebih dulu.” Jawab Lia.
Saat ditanyakan berapa yang dimaksud sedikit anggaran untuk operasional PKK. Ketua PKK sekaligus istri kuwu Andri yang juga PNS Dinas Pertanian kabupaten Majalengka tersebut menjawab.
Bahwa hal tersebut menurutnya mending langsung ditanyakan ke Pemdes Heuelut saja.
“Coba tanyakan saja ke pihak desa ya.”Jawabnya singkat.
Sementara itu, menurut bendahara desa Heuleut Evi Fitriyanti saat ditemui diwilayah desa Mindi, Kamis (25/5/2023) mengatakan. Bahwa anggaran untuk operasional PKK tahun 2023 belum dicairkan oleh ketua PKK.
Hal ini menurut Evi disebabkan dengan kesibukan ketua PKK yang juga PNS di Dinas Pertanian.
“Untuk tahun ini belum dicairkan oleh ibu ketua PKK-nya karena ia sibuk apalagi katanya mau ke Lombok. Mungkin sepulang dari Lombok akan dicairkan.” Jelas bendahara desa Heuleut ini.
Dikatakannya, bahwa anggaran operasional PKK dialokasikan dari ADD sebesar Rp.5 juta pertahunnya.
“Kalau dulu anggaran ADD-nya itu agak besar sehingga anggaran operasional PKK bisa sampai Rp.15 juta. Tapi sekarang ADD-nya itu turun sehingga desa hanya mengalokasikannya hanya Rp.5 juta pertahun.”Terang Evi.
Untuk pencairan anggaran operasional PKK kata Evi, dicairkan setiap tiga bulan sekali atau triwulan. (Bisri).