RINGSATU-JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan penegasan keras terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dugaan keterlibatan individu maupun korporasi diminta diusut hingga tuntas, sementara pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan “Kerja Nyata untuk Negeri” di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Karhutla menjadi salah satu perhatian serius Kepala Negara di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan nasional dan melindungi kekayaan alam Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu harus ditelusuri dan diproses berdasarkan hukum.
Individu maupun korporasi yang terbukti melanggar hukum harus menghadapi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut sekaligus menempatkan penegakan hukum sebagai bagian penting dalam perlindungan hutan dan lahan nasional.
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras, semangat pengabdian, dan kekompakan jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahan.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa situasi global masih penuh ketidakpastian. Persaingan geopolitik yang semakin kompleks menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional, melindungi kekayaan alam, serta menjaga persatuan.
Pemerintah diminta tidak boleh kehilangan keberanian dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan nasional.
Selain persoalan karhutla, Prabowo menekankan pentingnya mempertahankan swasembada pangan.
Kemandirian juga didorong di sektor energi melalui pengembangan sumber energi dalam negeri, termasuk biodiesel dan etanol.
Langkah tersebut dipandang penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi dari luar negeri.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Prabowo meminta seluruh jajaran menjalankan mandat rakyat dengan keberanian, ketegasan, dan penuh tanggung jawab.
Kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Dua tahun pertama pemerintahan menjadi pijakan untuk melanjutkan kerja nyata menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera. (Pazril)