RINGSATU-INDRAMAYU-Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong kemandirian fiskal daerah melalui transformasi digital layanan pajak. Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Transformasi Digital Layanan PBB-P2 dan Tabungan Samsat dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” yang digelar di Aula Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga sektor perbankan. Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga sarana kolaborasi dalam memperkuat sistem pelayanan pajak berbasis digital.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Ia menyebutkan, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mampu meningkatkan akuntabilitas serta optimalisasi penerimaan daerah.
“Dengan adanya digitalisasi, tingkat kebocoran dapat diminimalkan sehingga harus kita optimalkan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengajak para kuwu (kepala desa) untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menjaga transparansi dalam proses pembayaran pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu, Amrullah, menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB-P2 tercatat meningkat signifikan hingga 160 persen atau hampir mencapai Rp60 miliar.
“Pada tahun 2025, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp97,2 miliar atau naik sebesar 12,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Amrullah.
Untuk tahun 2026, Bapenda Indramayu telah mendistribusikan sebanyak 681.537 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat. Selain itu, berbagai inovasi terus dilakukan, mulai dari pemutakhiran data hingga penerapan sistem digital guna mempermudah akses layanan.
Dari tingkat provinsi, Kepala Bapenda Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (PSIP), Dwi Agus Sulistyo, menekankan pentingnya adaptasi daerah dalam menghadapi tekanan fiskal. Ia menyebut optimalisasi PAD menjadi krusial di tengah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi layanan menjadi keharusan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menghadirkan berbagai inovasi layanan Samsat digital, seperti SAMBARA, e-Samsat, dan SIGNAL.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank bjb Indramayu, Sigit Lesmana, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah daerah, baik melalui kontribusi terhadap PAD dari sisi dividen maupun penyediaan layanan keuangan terintegrasi.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan diskusi interaktif yang dimoderatori Sekretaris Bapenda Indramayu, Suyitno. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), serta simulasi penggunaan barcode pada SPPT yang memungkinkan akses data secara real time.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendukung, transformasi digital ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi PAD demi mewujudkan pembangunan Indramayu yang lebih maju dan berkelanjutan. (Tim)