Pemdes Cilukrak Dinilai Telat Realisasikan Banprov 2025, Pekerjaan Rabat Beton Dituding Kurangi Volume
RINGSATU–CIREBON-Pemerintah Desa (Pemdes) Cilukrak, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dinilai terlambat merealisasikan Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2025. Pasalnya, Banprov yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2025 justru baru dilaksanakan pada pertengahan Januari 2026.
Hal tersebut diungkapkan oleh Herwan (32), salah satu perangkat Desa Cilukrak yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan atau Lebe. Ia menjelaskan bahwa Banprov Tahun 2025 direalisasikan melalui pembangunan rabat beton di Blok Sriyem.
“Setahu saya Banprov itu direalisasikan dengan rabat beton di Blok Sriyem. Pekerjaannya mulai dikerjakan awal Januari 2026,” ujar Herwan kepada wartawan, Senin (26/1/2026).
Namun, saat ditanya mengenai besaran anggaran pembangunan rabat beton tersebut, Herwan mengaku tidak mengetahuinya. Ia mempersilakan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kuwu Desa Cilukrak, Lisa.
“Kalau soal anggaran saya tidak tahu. Tanya saja langsung ke Bu Kuwu. Setahu saya rabat beton itu menggunakan besi,” katanya.
Sebelumnya, wartawan telah mencoba mengkonfirmasi Kuwu Desa Cilukrak, Lisa, melalui pesan WhatsApp terkait realisasi Banprov Tahun 2025. Dalam pesannya, Kuwu Cilukrak menyatakan bahwa kegiatan Banprov tersebut sudah selesai dikerjakan. Namun, ketika wartawan kembali menanyakan Banprov itu direalisasikan untuk kegiatan apa, Kuwu Cilukrak justru tidak memberikan jawaban dan malah memblokir nomor WhatsApp wartawan media ini.
Sementara itu, sejumlah warga Blok Sriyem menyampaikan bahwa pekerjaan rabat beton di wilayah mereka baru dilaksanakan sekitar 10 hari yang lalu. Selain dinilai terlambat, pekerjaan tersebut juga diduga mengurangi volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di papan informasi kegiatan.
“Di papan informasi tertulis ketebalan rabat beton 15 cm, tapi kenyataannya hanya sekitar 10 cm. Selain itu, dalam pekerjaan rabat beton juga tidak ada pembesian,” ungkap salah seorang warga Blok Sriyem yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap pihak terkait, baik dari pemerintah desa maupun instansi pengawas, dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan agar realisasi Banprov benar-benar sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan anggaran yang telah ditetapkan. (Bisri)