RINGSATU-JAKARTA-Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal percepatan pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kehadiran Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, pada The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 2.776,39 MW. Dengan demikian, sekitar 88,4 persen potensi panas bumi nasional masih belum dimanfaatkan.
Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk terus mendorong percepatan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan energi nasional.
Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi, percepatan kegiatan eksplorasi, hingga pengembangan teknologi dan hilirisasi.
Pengembangan panas bumi juga tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Melalui konsep “Beyond Geothermal”, pemanfaatan panas bumi didorong untuk berkembang ke berbagai sektor produktif, seperti pengembangan mineral bernilai tambah, pertanian, pengolahan hasil perkebunan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam gelaran IIGCE 2026, pemerintah juga menyerahkan Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP Gunung Ungaran dan WKP Telaga Ranu. Selain itu, pemerintah menyiapkan penawaran 5 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan 7 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) guna memperluas investasi sekaligus mempercepat kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia.
KSP memastikan program pengembangan panas bumi sebagai salah satu program prioritas pemerintah terus dikawal agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pengembangan potensi panas bumi diharapkan tidak hanya mampu memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
Melalui pengawalan dan koordinasi lintas sektor, KSP berkomitmen memastikan potensi besar panas bumi Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional. Dari potensi menjadi energi, dari energi menjadi kesejahteraan. (Sanita)