RINGSATU-JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman bertemu dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi investasi dan program hilirisasi nasional. Pembahasan juga mencakup upaya penyelesaian berbagai hambatan yang selama ini dapat memengaruhi kelancaran investasi, mulai dari aspek perizinan, tata ruang, pertanahan, hingga kesiapan kawasan industri.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Data menunjukkan, realisasi investasi nasional pada Semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.
Sementara itu, untuk memperkuat agenda hilirisasi, pemerintah bersama Danantara Indonesia juga tengah menyiapkan 19 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi sekitar Rp228 triliun.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar.
KSP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan investasi dan hilirisasi agar pelaksanaannya berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pengawalan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi, membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus memperkuat struktur perekonomian nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, agenda investasi dan hilirisasi diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sanita)