RINGSATU-JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima audiensi Bupati Temanggung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan budidaya tembakau nasional sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi petani serta ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyerap aspirasi pemerintah daerah sebagai bahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Temanggung menjelaskan bahwa sektor pertembakauan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Industri ini melibatkan sekitar 3,1 juta orang dan memiliki sentra produksi yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Bagi banyak daerah, komoditas tembakau menjadi sumber penghidupan utama bagi petani, buruh, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai industri hasil tembakau.
Namun demikian, sektor tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek regulasi, tata niaga, hingga keberlanjutan usaha yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Berbagai persoalan itu menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara KSP dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa KSP akan terus menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan pemerintah disusun secara seimbang. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodasi kepentingan kesehatan masyarakat, menjaga keberlanjutan ekonomi daerah, memberikan perlindungan kepada petani, sekaligus menciptakan kepastian berusaha bagi pelaku industri.
Melalui peran koordinatif tersebut, KSP berkomitmen mengawal penyusunan solusi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertembakauan.
Sejalan dengan komitmen tersebut, KSP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
“KSP Mendengar. KSP Mengoordinasikan. KSP Mengawal solusi demi kesejahteraan rakyat.” (Buyung)