RINGSATU-BANDAACEH-Polemik penertiban kios kecil di kawasan Darussalam kian memanas setelah unggahan media sosial dari akun @saifuddin bantasyam menuai gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Narasi yang dinilai provokatif dan tendensius disebut telah membentuk opini publik yang berujung pada tekanan terhadap keberadaan kios milik warga kecil.
Berdasarkan tampilan profil akun tersebut, pemiliknya mencantumkan identitas sebagai tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Hukum. Karena itu, sebagian warga menilai gaya komunikasi yang digunakan seharusnya lebih meneduhkan dan edukatif, bukan justru memicu polemik berkepanjangan di ruang digital.
Sejumlah pihak menilai unggahan tersebut tidak hanya membahas penataan kota, tetapi juga terkesan menyudutkan pemerintahan Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah. Di sisi lain, akun tersebut disebut sebelumnya dikenal mendukung kepemimpinan wali kota terdahulu.
“Dulu sangat mendukung pemerintahan sebelumnya. Sekarang ketika kepemimpinan berganti, narasinya terkesan keras kepada pemerintah yang baru. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” ujar seorang warga.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredar anggapan bahwa pasca unggahan tersebut, pemerintah langsung merespons dengan memerintahkan Satpol PP melakukan penertiban terhadap kios berwarna merah di Simpang Galon. Namun, tindakan itu dipersoalkan karena dinilai hanya menyasar satu kios, sementara kios lain di sekitar lokasi disebut masih tetap berdiri.
“Kalau memang penataan kawasan, seharusnya dilakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan sampai terlihat hanya satu kios yang dijadikan sasaran,” kata warga lainnya.
Di balik polemik tersebut, tersimpan kisah seorang anak yatim bernama Yayat, warga asli Darussalam. Kios sederhana yang dipersoalkan itu bukan sekadar bangunan, melainkan sumber penghidupan bagi dirinya, ibunya, serta empat adiknya. Sejak ayahnya meninggal dua tahun lalu, Yayat menjadi tulang punggung keluarga.
Setiap hari, ia berjualan pulsa, aksesori ponsel, dan kebutuhan ringan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, membayar listrik, serta membiayai sekolah adik-adiknya. Kios tersebut menjadi harapan utama keluarga untuk bertahan hidup.
Karena itu, banyak warga menilai penertiban tersebut berdampak besar terhadap kondisi keluarga Yayat. Terlebih, usaha kecil tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi.
“Yang hilang bukan sekadar kios, tapi sumber nafkah keluarga. Ada anak-anak yang harus tetap sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar warga sekitar.
Kecaman juga datang dari kalangan mahasiswa. Nabil menilai sikap yang ditunjukkan akun tersebut tidak mencerminkan empati sosial. Ia menyebut ironis jika energi seorang akademisi justru digunakan untuk menyoroti usaha kecil masyarakat tanpa menawarkan solusi.
“Kalau ingin mengkritisi, seharusnya disertai solusi. Jangan hanya menekan usaha kecil warga yang mencari nafkah,” ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan Riska, seorang sarjana pendidikan. Ia menilai narasi yang dibangun berlebihan dan berpotensi menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
“Kritik harus disampaikan dengan tanggung jawab dan berdasarkan data yang jelas, bukan sekadar opini,” katanya.
Menariknya, setelah banyak komentar negatif bermunculan, sejumlah pengguna media sosial menyebut kolom komentar pada unggahan tersebut telah dinonaktifkan. Langkah itu memicu beragam respons, mulai dari anggapan menghindari perdebatan hingga tidak siap menerima kritik publik.
Di tengah polemik ini, masyarakat berharap pemerintah tetap menjalankan penataan kota secara adil dan humanis, tanpa mengabaikan kondisi sosial warga kecil.
“Pemerintah boleh menata kota, tetapi harus tetap adil dan manusiawi. Jangan sampai yang paling mudah ditertibkan justru rakyat kecil yang sedang berjuang,” tutup Riska. (Pajril)