Ringsatu.id-Majalengka-Kurangnya kontroling oleh pegiat anti korupsi dan juga kontrol sosial lainnya terhadap pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yang selama ini melakukan kecurangan dengan menambahkan peserta didik yang tidak jelas. Membuat segelintir penyelenggara PKBM nakal merasa nyaman.
Dari hasil penelurusan awak media ini ke sejumlah pengelola PKBM sendiri. Banyak dtemukan adanya dugaan permainan data alias penambahan peserta didik yang tidak jelas.
Padahal menurut salah satu pengelola PKBM yang berada diwilayah Cirebon. Yang mengaku jumlah peserta didik di PKBM-nya real dan apa adanya serta tidak menambahkan peserta didik yang tidak jelas ini mengatakan. Untuk mendapatkan jumlah peserta didik paket atau kesetaraan menurut HR sangatlah sulit.
“Dapat peserta didik dengan jumlah 30 orang saja itu sangatlah sulit. Jadi kalau ada PKBM mengaku memiliki jumlah peserta didiknya hingga ratusan orang. Bagi saya yang tahu bagaimana sulitnya nyari peserta didik merasa heran juga.”Ujar HR pengelola PKBM diwilayah Plered Cirebon ini.
Dikatakannya, untuk mengecek jumlah peserta didik real di PKBM, ia memberi sedikit bocorannya.
“Tanya kan saja buku induk jumlah peserta didiknya ada tidak. Karena PKBM itu wajib membuat buku induk jumlah peserta didik. Karena setiap tahun peserta didik itu tercatat di buku induk.”Jelas HR.
Sementara itu,aktivis anti korupsi Cirebon Raya Zeki Mulyadi mengatakan. Adanya upaya pengelola PKBM nakal dengan menambahkan jumlah peserta didik. Hal ini menurutnya agar pihak pengelola PKBM dapat anggaran BOP besar.
Besaran BOP untuk peserta didik bagi usia sekolah yakni dibawah usia 21 tahun. Yang ikut sekolah paket atau kesetaran SD, SMP dan SMA di PKBM. Menurut Zeki lumayan besar.
Dikatakannya, bagi peserta didik yang ikut paket A atau setara SD dapat BOP sebesar Rp.1,3 juta.Bagi peserta paket B setara SMP dapat BOP Rp.1,5 juta. Sedangkan peserta didik untuk paket C atau setara SMA dapat BOP sebesar Rp.1,8 juta.
“Kami sedang mengumpulkan data PKBM yang diduga melakukan penambahkan jumlah peserta didik fiktif. Dan secepatnya kami laporkan ke pihak berwajib.”Tegas aktivis anti korupsi cirebon raya ini.
Sementara itu, Akhmad Jafar atau biasa disapa Dede kepala sekolah (Kepsek) PKBM Miftahul Huda beralamat dijalan Cemo No. 25 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat yang dikirimkan ke nomer Whats Appnya (WA), Jumat (6/1/2023). Dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jumlah peserta didik di PKBM Miftahul Huda ada berapa.
Juga ditanyakan berapa peserta didik yang dapat BOP, serta sudah berapa lama ia jadi Plt di PKBM Miftahul Huda.
Selain itu apakah Akhmad Jafar selain jadi Plt di PKBM ia juga seorang PNS atau ASN. Namun Akhmad Jafar sepertinya memilih membisu dan tidak mau menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan wartawan media ini ke WA-nya tersebut.
Dari informasi yang berhasil dikumpulkan awak media ini dari sejumlah narasumber menyebutkan. Bahwa Akhmad Jafar selain sebagai kepala PKBM Miftahul Huda.Dia juga sebagai ketua forum PKBM Majalengka. Dan Akhmad Jafar juga seorang guru PNS yang mengajar disalah satu MTs Negeri diwilayah Majalengka (Bisri).