RINGSATU-JAKARTA-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar masyarakat adat Dayak di Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Dayak, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelestarian budaya, serta kesempatan bagi generasi muda masyarakat adat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo merespons sejumlah permohonan yang disampaikan Panglima Jilah dan menginstruksikan agar kebutuhan masyarakat Dayak mendapat perhatian pemerintah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan, termasuk kawasan Sanggau dan daerah sekitarnya. Pembangunan akses jalan dinilai penting untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga mendorong pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini, dua Sekolah Rakyat telah dibangun di wilayah Kalimantan Barat.
Selain infrastruktur dan pendidikan, aspirasi lainnya adalah pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari upaya menjaga, merawat, dan memperkuat identitas serta kebudayaan masyarakat adat di Kalimantan.
Panglima Jilah juga menyampaikan harapan masyarakat Dayak agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjadi anggota TNI dan Polri. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyesuaian persyaratan tertentu dengan karakteristik masyarakat adat, termasuk persoalan penggunaan tato yang merupakan bagian dari tradisi sebagian masyarakat Dayak.
Menurut Panglima Jilah, kesempatan bagi putra-putri Dayak untuk mengabdi melalui institusi negara merupakan bagian penting dari penguatan kebangsaan sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk berkontribusi bagi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah juga menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Ia menilai tokoh-tokoh adat memiliki peran strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui para pemimpin dan tokoh adat, edukasi mengenai bahaya karhutla serta larangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dapat terus diperkuat.
Bagi masyarakat adat Dayak, menjaga alam bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi merupakan bagian dari menjaga kehidupan dan keberlangsungan generasi mendatang.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencegah sekaligus menangani karhutla secara bersama-sama.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima Jilah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat adat dalam membangun Kalimantan yang lebih maju, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kelestarian alam.
Pembangunan, pendidikan, pelestarian budaya, serta penguatan peran masyarakat adat diharapkan dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan Indonesia yang semakin inklusif dan berkeadilan. (Pazril)