RINGSATU-JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penguatan struktur pemerintahan dengan melantik empat wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Empat wakil menteri yang dilantik masing-masing memiliki mandat strategis di bidang pertahanan, pertanian, serta imigrasi dan pemasyarakatan.
Mereka yakni Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi; Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Selanjutnya, Alim Setiawan Slamet dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian dan M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB.
Sementara untuk memperkuat tata kelola perlindungan ekosistem strategis nasional, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Usai dilantik, Kepala BNPB Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan berbagai ancaman bencana yang terjadi di Indonesia.
Karhutla, banjir, hingga erupsi gunung berapi menjadi sejumlah prioritas yang akan mendapat perhatian melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.
Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi antarlembaga, pemerintah daerah, aparat, serta seluruh pemangku kepentingan agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Prinsip kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi menjadi landasan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.
Di sektor pengelolaan gambut dan mangrove, Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko bersama Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menegaskan sejumlah agenda prioritas.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta penguatan sistem pemantauan dini terhadap kondisi kekeringan menjadi fokus utama lembaga tersebut.
Pemanfaatan sains dan teknologi juga akan diperkuat untuk mendukung sistem pemantauan dan pencegahan, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran di kawasan gambut.
Pelantikan sejumlah pejabat tersebut menandai penguatan struktur pemerintahan dalam menghadapi tantangan strategis, mulai dari pertahanan dan ketahanan sektor pangan hingga penanggulangan bencana serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
Dengan mandat baru tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghadirkan respons yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan terhadap berbagai persoalan nasional. (Muin)