RINGSATU-JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat terkait, termasuk Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah bersama Pangdam serta Kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Dalam rapat, pemerintah melaporkan perkembangan terbaru penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak yang saat ini masih dalam proses pemadaman.
Dari sejumlah wilayah tersebut, perhatian utama pemerintah saat ini diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan yang masih membutuhkan penanganan intensif.
Operasi pemadaman di darat terus dilakukan dengan dukungan lebih dari 60.177 personel gabungan. Upaya tersebut mencatat tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luasan lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Selain operasi darat, pemerintah juga mengoptimalkan operasi udara melalui water bombing di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan penanganan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat datangnya hujan sekaligus membantu mengendalikan potensi kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah memperkirakan awal musim hujan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu proses pemadaman dan mengurangi risiko meluasnya karhutla.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Seluruh sumber daya, baik personel maupun dukungan operasional, diminta dikerahkan secara optimal.
Presiden juga meminta agar proses pemadaman dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus memastikan langkah pencegahan terus diperkuat agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta unsur terkait lainnya kini terus melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan.
Penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sosial-ekonomi, serta kualitas udara di wilayah terdampak. (Buyung)