RINGSATU-JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya membangun ekosistem policy advisory nasional yang kuat sebagai upaya mendukung implementasi kebijakan prioritas Presiden dan percepatan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Dudung saat menjadi Keynote Speaker pada Forum Strategis Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam sambutannya, Dudung menekankan bahwa tantangan pembangunan nasional saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan merumuskan kebijakan yang berkualitas, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, analis kebijakan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam menghadirkan rekomendasi yang objektif, berbasis data, serta berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan pembangunan,” ujarnya.
Dudung juga menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang didukung analisis yang komprehensif dan berbasis bukti akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap dinamika zaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui forum strategis tersebut, diharapkan dapat terbangun ekosistem policy advisory nasional yang semakin kolaboratif, inovatif, adaptif, dan berbasis bukti. Ekosistem tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan implementasi berbagai kebijakan prioritas Presiden guna mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi wadah memperkuat koordinasi serta pertukaran gagasan antar pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya berkualitas dari sisi perencanaan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pajril)