RINGSATU-JAKARTA-Ketergantungan sekolah terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di balik aktivitas belajar mengajar yang terlihat normal, tidak sedikit sekolah yang sebenarnya tengah berjuang menutup kebutuhan operasional harian.
Kondisi ini menjadi sorotan penulis sekaligus konsultan pendidikan, Woko Hadi Pristiawan, yang selama hampir dua dekade aktif mendampingi berbagai lembaga pendidikan di Tanah Air.
Melalui bukunya Sekolah Berdaulat, Woko mengungkap bahwa banyak sekolah saat ini berada dalam posisi “bertahan hidup”, bukan berkembang. Tingginya ketergantungan terhadap dana BOS disebut sebagai salah satu faktor utama yang membuat sistem keuangan sekolah menjadi rapuh.
“BOS itu membantu, tapi bukan solusi utama. Banyak sekolah akhirnya kehilangan kemampuan untuk mandiri karena terlalu bergantung,” ujarnya.
Menurut Woko, dampak ketergantungan tersebut sangat terasa ketika pencairan dana mengalami keterlambatan. Mulai dari gaji guru yang tertunda, perawatan fasilitas yang terhambat, hingga menurunnya kualitas pembelajaran.
Sorotan Masalah di Lapangan
Berdasarkan pengalaman pendampingannya sejak 2007, Woko menemukan sejumlah pola persoalan yang kerap terjadi di banyak sekolah, antara lain ketidakseimbangan antara pemasukan dan biaya operasional, minimnya strategi keuangan jangka panjang, ketergantungan pada satu sumber pendanaan, serta rendahnya transparansi pengelolaan dana kepada masyarakat.
Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya keberlangsungan sekolah yang terancam, tetapi juga martabat pendidikan itu sendiri.
Konsep “Sekolah Berdaulat” sebagai Solusi
Sebagai solusi, Woko menawarkan konsep “Sekolah Berdaulat”, yakni model pengelolaan pendidikan yang menekankan kemandirian finansial, transparansi, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan alternatif.
Dalam konsep tersebut, sekolah didorong untuk tidak hanya mengandalkan BOS, tetapi juga memanfaatkan peluang seperti kemitraan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta inovasi pengelolaan internal.
“Sekolah harus dikelola secara profesional, bukan sekadar bertahan menunggu bantuan,” tegasnya.
Kritik terhadap Narasi “Sekolah Gratis”
Woko juga menyoroti narasi “sekolah gratis” yang menurutnya kerap disalahartikan oleh masyarakat. Ia menilai, tanpa perhitungan yang matang, konsep tersebut justru berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan.
“Pendidikan berkualitas itu pasti membutuhkan biaya. Yang perlu dibenahi adalah sistem pengelolaannya, bukan menutup mata terhadap kebutuhan riil,” jelasnya.
Menuju Pendidikan yang Mandiri dan Berkelanjutan
Melalui gagasannya, Woko berharap sekolah di Indonesia mampu berdiri lebih mandiri, memberikan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas, serta membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.
Ia juga mendorong perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan, mulai dari yayasan, kepala sekolah, hingga masyarakat, agar tidak lagi bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, konsep Sekolah Berdaulat menjadi pengingat bahwa masa depan pendidikan membutuhkan keberanian untuk berubah, sistem yang kuat, serta manajemen yang cerdas.
Sebab pada akhirnya, pendidikan yang bermartabat hanya dapat terwujud dari sekolah yang benar-benar berdaulat. (Tim)