Tani Merdeka Indonesia Kawal Penggarap Tuntut Kewajiban 20 Persen PTPN Cikumpay

 

RINGSATU-PURWAKARTA-Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Kabupaten Purwakarta memastikan akan menggelar aksi damai membela petani penggarap tanah perkebunan di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Regional 2 Cikumpay.

Ketua Harian DPD Tani Merdeka Indonesia Komarudin S.H, Tiga Tujuan Aksi menurut Komarudin, aksi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para petani penggarap tanah perkebunan yang berada di wilayah HGU PTPN Regional 2 Cikumpay.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan para petani penggarap tanah di wilayah HGU PTPN Regional 2 Cikumpay.

2. Mendorong adanya dialog dan penyelesaian secara musyawarah antara pihak-pihak terkait dengan para petani penggarap.

3.Mendorong terciptanya penyelesaian yang adil, transparan, dan mengedepankan kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat petani.

Dasar Hukum 20 Persen: Bukan Minta-Minta, Tapi Kewajiban Perusahaan

Baca Juga
1 of 117

Tuntutan petani penggarap ini bukan tanpa dasar. Kewajiban perusahaan perkebunan untuk mengalokasikan atau memfasilitasi lahan/kebun masyarakat paling sedikit 20 persen bersumber dari beberapa peraturan utama:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*

Khususnya pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 60, yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan.

2. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021*

Aturan ini mengatur secara teknis tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar melalui berbagai pola kemitraan seperti kredit, bagi hasil, hibah, atau bentuk pendanaan lain.

3. Peraturan Pemerintah (PP) dan Kebijakan ATR/BPN*

Ketentuan porsi 20 persen bagi masyarakat ini juga dipertegas dalam aturan pertanahan terkait Hak Guna Usaha (HGU), di mana perusahaan pemegang HGU baru, perpanjangan, atau pembaruan diwajibkan menyediakan lahan plasma atau fasilitasi kebun bagi masyarakat sekitar.

Dengan dasar hukum tersebut, TMI menilai petani penggarap di Cikumpay seharusnya mendapat kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka garap dan kelola. (Rega)

Leave A Reply

Your email address will not be published.