Ringsatu.id-Cirebon-Proyek pembuatan gorong-gorong di saluran air jalan Lemahabang Leuwi dingding Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat di soal masyarakat sekitar.
Menurut warga, pembuatan gorong-gorong tersebut bukan memperlancar arus air limbah yang dihasilkan dari masyarakat.
Namun malah menghambat arus air baik yang dihasilkan dari limbah masyarakat ataupun air hujan.
Demikian disampaikan salah satu warga sekitar lokasi kegiatan pembuatan gorong-gorong. Sabtu (2/7/2022).
Menurut warga, tersumbatnya air disaluran tersebut hal ini dikarenakan adanya beberapa meter yang diduga di sengaja tidak dikerjakan oleh pihak pelaksana CV Cempaka Mandiri.
“CV Cempaka Mandiri selaku pelaksana diduga sengaja tidak melakukan pengerukan dan pelebaran saluran. Sehingga arus air bukannya lancar tapi malah tersumbat.”Jelas salah satu warga disekitar lokasi pekerjaan gorong-gorong ini.
Warga berharap, kegiatan pembangunan gorong- gorong di beberapa ruas meter. Yang mestinya di bongkar dan dibuatkan gorong-gorong buatan pabrik segera dibuatkan.
“Saluran di depan POM Mini harus di normalkan supaya tidak tersumbat dan airnya bisa mengalir dengan lancar. Tidak seperti ini justru air malah mengendap dan tidak lancar karena gorong- gorong lama tidak dibongkar.” Jelas warga.
Sementara itu, aktivis Anti korupsi Cirebon Raya Zeki Mulyadi atau biasa disapa bang Zeki.
Angkat bicara terkait adanya pembuatan saluran air atau gorong-gorong disaluran Lemahabang sampai Leuwidingding. Yang dinilainya dikerjakan asal-asalan tersebut.
Menurutnya, dikabupaten Cirebon sudah bukan rahasia lagi bila ada kekeliruan dalam pelaksanaan proyek Pemerintah tersebut.
Hal ini kata Zeki dikarenakan setiap kegiatan penggunaan alokasi yang sumber anggarannya dari kegiatan Dinas PUPR. Masih menggunakan cara dan metode lama.
“Seperti adanya koneksi, kolega terdekat dan orang yang ditunjuk hanya itu-itu saja. Sehingga dalam pelaksanannya tidak memprioritaskan mutu dan kualitas yang baik.” Tegas Zeki Mulyadi.
“Namun mereka lebih memprioritaskan kedekatan sehingga tidak peduli dengan apa yang dihasilkan oleh rekanan atau pelaksana. Masalah pekerjaan itu baik atau tidak yang penting bapak senang alias ABS.” Lanjutnya.
Menurut Zeki,di kabupaten Cirebon sendiri pernah terjadi peristiwa yang memalukan. Yakni ditangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh KPK.
“Peristiwa OTT Bupati oleh KPK seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh OPD di Kabupaten Cirebon.”Ujar aktivis anti korupsi Cirebon Raya ini.
Dikatakan Zeki, KPK tidak mungkin turun langsung ke lapangan untuk melakukan cek lokasi kegiatan pembangunan.
Maka menurutnya perlu ada pengawasan independen seperti halnya yang dilakukan lembaga kontrol sosial, masyarakat dan Wartawan.
“Namun sepertinya hingga hari ini lembaga kontrol sosial masih terkesan relatif enjoy.” Tegas pria 46 tahun ini.
Ia berharap Dinas PUPR kabupaten Cirebon harus lebih selektif dalam memilih rekanan. Agar mutu dan kwalitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pelaksana atau rekanan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.(Bisri).