Harga Solar “Mencekik”, Nelayan Indramayu Kirim Sinyal Darurat ke Presiden

 

RINGSATU-INDRAMAYU-Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) menyampaikan keluhan terkait tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (4/5/2026).

Aspirasi tersebut juga disuarakan langsung dalam aksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu. Para nelayan menilai harga BBM non-subsidi, khususnya jenis Dexlite, telah melambung tinggi hingga membebani biaya operasional melaut.

“Harga BBM saat ini sangat memberatkan. Kami hanya meminta harga khusus untuk nelayan, tidak harus disubsidi penuh, tetapi jangan disamakan dengan harga industri,” ujar salah satu perwakilan nelayan.

Menurut mereka, kenaikan harga BBM mulai berdampak langsung terhadap aktivitas melaut. Sejumlah kapal dilaporkan memilih tidak beroperasi karena biaya bahan bakar tidak sebanding dengan potensi hasil tangkapan.

Berdasarkan perhitungan nelayan, kapal berkapasitas 100 gross ton (GT) membutuhkan sekitar 100 ribu liter BBM untuk sekali melaut. Dengan harga Dexlite yang mencapai Rp26 ribu per liter, biaya operasional dapat membengkak hingga sekitar Rp2,6 miliar, belum termasuk kebutuhan logistik lainnya.

Di sisi lain, harga ikan di pasaran saat ini berkisar Rp22 ribu per kilogram. Dengan asumsi muatan penuh, nilai hasil tangkapan kapal 100 GT diperkirakan hanya mencapai Rp2,2 miliar. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian jika nelayan tetap melaut.

Para nelayan juga mengkhawatirkan dampak lanjutan dari situasi ini, mulai dari berhentinya operasional kapal hingga meningkatnya pengangguran di kalangan anak buah kapal (ABK).

Selain ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta pemerintah daerah setempat, dengan harapan adanya solusi konkret dalam waktu dekat.

Tidak hanya persoalan BBM, nelayan juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nasional serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan zonasi pelabuhan yang dinilai turut memengaruhi aktivitas mereka.

Para nelayan berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis agar keberlangsungan usaha perikanan tangkap tetap terjaga dan kesejahteraan nelayan tidak semakin tertekan. (Buyung)

Comments (0)
Add Comment