Ringsatu.id-Cirebon-Praktek pungutan liar(Pungli) yang terjadi dilingkungan sekolah terhadap siswa sepertinya tidak pernah ada habisnya jika dibahas.
Berbagai cara dan trik dilakukan pihak sekolah agar bisa meraup keuntungan dari hasil pungutan kepada siswa yang dipoles atau dikemas dengan dalih sumbangan dan partisipasi.
Demikian disampaikan aktivis anti korupsi Jawa Barat Sunan Rahmad yang mengaku miris. Dengan masih banyaknya praktek pungli yang terjadi dilingkungan sekolah.
Padahal menurutnya, banyak aturan dibuat pemerintah yang melarang satuan pendidikan melakukan pungutan liar terhadap siswanya.
“Namun aturan pemerintah yang melarang adanya pungutan liar dilingkungan satuan pendidikan terhadap siswanya. Sepertinya dianggap angin lalu saja oleh oknum pengurus disatuan pendidikan. Dengan tetap melakukan pungutan terhadap siswanya.”Ungkap aktivis anti korupsi jawa barat ini.
Dikatakannya, praktek pungli tidak hanya terjadi lingkungan satuan pendidikan akan tetapi menurut Sunan praktek pungli bisa terjadi dimana saja.
“Yang jelas praktek pungli tidak dibenarkan dan pelakunya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.” Tegasnya.
Praktek pungli menurut Sunan, biasanya nominal uang yang diminta oleh pelaku itu sudah ditarget.
“Beda dengan sumbangan atau partisipasi, nominal uang yang diberikan oleh penyumbangnya ya semampunya. Dan juga tidak mengikat.” Tandas Sunan Rahmad.
Selaku aktivis Sunan Rahmad, menyayangkan dengan masih adanya dugaan praktek pungli yang terjadi di SMPN 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Yang akhir-akhir ini didengar oleh pihaknya.
Menurut Sunan, ia mendengar informasi dari sejumlah orang tua siswa SMPN 1 Suranenggala. Yang menyampaikan kepada dirinya bahwa mereka dipungut sebesar Rp.100 ribu persiswa. Dengan dalih katanya untuk perbaikan lapangan yang berada disekolah tersebut.
“Ya informasinya seperti itu, orang tua siswa dipungut Rp.100 ribu. Katanya untuk perbaikan lapangan sekolah.” Ujar Sunan kepada wartawan media ini beberapa hari lalu.
Demi melengkapi informasi tersebut, wartawan media ini mencoba menggali informasi kepada ketua komite sekolah SMPN 1 Suranenggala yakni Kadini. Dengan melakukan konfirmasi melalui pesan singkat ke nomer Whats Appnya (WA), Selasa (31/1/2023).
Perlu diketahui, selain sebagai ketua komite SMPN 1 Suranenggala, Kadini adalah Kadisdik Kota Cirebon.
Diakui oleh Kadini, bahwa pihak sekolah melakukan penarikan biaya sebesar Rp.100 ribu persiswa. Dan biaya tersebut dibenarkan untuk perbaikan lapangan yang berada di SMPN 1 Suranenggala.
Meski demikian ia berdalih bahwa penarikan Rp.100 ribu tersebut adalah partisipasi dari orangtua siswa.
“Dan Alhamdulillah atas kesepakatan komite dan orang tua siswa. Sampai saat inipun partisipasi sifatnya suka rela bagi yang mau dan tidak dipaksakan.”Jawab ketua komite SMPN 1 Suranenggala ini.
Saat disinggung, kenapa jika itu disebut partisipasi tapi nominal uang yang diminta kepada orang tua siswa itu diseragamkan.
Kadini kembali menjawab dengan mengatakan.
“Itu hasil kesepakatan pada saat rapat dan disetujui oleh semua orangtua siswa. Dan ada berita acaranya, kalau ada yang mau berpartisipasi lebih kami terima.”Balasnya.
Saat ditanyakan berapa anggaran yang sebenarnya untuk perbaikan lapangan itu.Dan berapa luas dari lapangan milik SMPN 1 Suranenggala itu.
Kadisdik kota cirebon tersebut menjawab bahwa ia akan menanyakan dulu ke pihak SMPN 1 Suranenggala. Namun hingga berita ini diterbitkan Kadini tidak memberikan jawabannya.
Sementara itu, saat wartawan media ini berusaha untuk konfirmasi kepada kepala SMPN 1 Suranenggala, H. Yusup, Selasa (31/1/2023). Namun menurut guru piket yakni Norma mengatakan bahwa kepsek sedang tidak ada begitu juga dengan para wakasek. Meski demikian, Norma memberikan nomer WA wakasek humas yakni Agus. Akan tetapi nomer WA Agus sepertinya tidak aktif, terbukti ketika dikirimkan beberapa pertanyaan terkait adanya dugaan pungutan liar Rp.100 ribu kepada siswanya. Terlihat hanya centang satu saja.
Dari keterangan yang didapat dari sejumlah siswa SMPN 1 Suranenggala menyebutkan. Bahwa diantara mereka ada yang sudah bayar dan juga yang belum.
“Tapi harus bayar Rp.100 ribu pak, dan benar katanya untuk perbaikan lapangan.”Jelas sejumlah siswa yang saat itu sedang bergerombol disamping mushola milik SMPN 1 Suranenggala.
Dari informasi yang didapat wartawan media ini menyebutkan jika jumlah siswa SMPN 1 Suranenggala ada sekitar 940 siswa. (Bisri).