RINGSATU-INDRAMAYU-Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu, Masduki Duryat, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang melarang praktik tabungan di lingkungan sekolah untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP melalui Surat Edaran Nomor 400.3.5//5429-Sekret Tahun 2026.
Menurut Masduki, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif yang tepat untuk melindungi peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik dari potensi persoalan dalam pengelolaan dana tabungan siswa.
Dalam artikel opininya berjudul “Stop Tabungan di Sekolah: Saat Kejujuran Lebih Mahal dari Literasi”, Masduki menilai bahwa meskipun program tabungan sekolah bertujuan membangun karakter hemat dan meningkatkan literasi keuangan sejak dini, pelaksanaannya di lapangan masih menyimpan banyak risiko.
“Keputusan ini memang terasa pahit, tetapi dalam kondisi saat ini merupakan keputusan yang paling jujur dan bertanggung jawab. Sekolah bukan lembaga perbankan yang memiliki sistem pengawasan, audit, maupun perlindungan dana sebagaimana bank,” tulis Masduki.
Ia mencontohkan sejumlah kasus hilangnya dana tabungan siswa yang terjadi di berbagai daerah, seperti di Pangandaran dan Lombok Barat. Kasus-kasus tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan tabungan sekolah yang berpotensi merugikan siswa sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Masduki juga mengutip kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih, yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Menurutnya, prinsip tersebut relevan sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam menghentikan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian.
“Negara tidak hanya bertugas menghadirkan manfaat, tetapi juga berkewajiban mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak-anak dan kepercayaan orang tua harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa larangan tersebut bukan berarti menghapus pendidikan literasi keuangan bagi siswa. Sebaliknya, kegiatan menabung sebaiknya diarahkan melalui lembaga keuangan resmi, seperti program Simpanan Pelajar (SimPel) yang diselenggarakan melalui kerja sama antara perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
“Kalau ingin mengajarkan literasi keuangan, gunakan sistem yang resmi, transparan, dan diawasi. Sekolah tetap menjalankan fungsi pendidikan, sementara pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan,” jelasnya.
Selain melindungi siswa, Masduki menilai kebijakan tersebut juga memberikan perlindungan hukum bagi guru dan kepala sekolah. Selama ini, banyak tenaga pendidik yang harus merangkap sebagai pengelola tabungan tanpa memiliki standar operasional, pelatihan khusus, maupun perlindungan apabila terjadi persoalan.
Menurutnya, guru seharusnya dapat lebih fokus menjalankan tugas utama sebagai pendidik tanpa dibebani risiko administratif maupun hukum akibat pengelolaan dana tabungan siswa.
Meski demikian, Masduki memberikan tiga rekomendasi agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pendidikan. Pertama, Dinas Pendidikan perlu memperluas edukasi literasi keuangan melalui kerja sama dengan OJK dan perbankan agar setiap siswa memiliki akses terhadap rekening SimPel. Kedua, sekolah diminta menyelesaikan seluruh pengelolaan tabungan lama secara transparan melalui audit bersama komite sekolah dan wali murid. Ketiga, pendidikan mengenai pengelolaan keuangan tetap harus diberikan melalui metode pembelajaran non-tunai, seperti simulasi, proyek kelas, maupun media edukatif lainnya.
Di akhir tulisannya, Masduki menegaskan bahwa keberanian pemerintah mengakui keterbatasan sistem merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan orang tua adalah aset paling berharga dalam dunia pendidikan. Sekali hilang, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikannya. Karena itu, melindungi kepercayaan harus menjadi prioritas sebelum berbicara tentang inovasi,” pungkasnya. (Tim)