RINGSATU-INDRAMAYU-Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat bukanlah sebuah drama, melainkan bentuk jeritan rakyat kecil yang merasa ruang hidup dan mata pencahariannya terancam.
Ketua KOMPI, H. Darsam, menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari keputusasaan masyarakat pesisir terhadap kebijakan proyek strategis nasional (PSN) budidaya nila yang dinilai berpotensi menggeser sumber penghidupan warga.
“Aksi rakyat bukan sebuah drama. Ini adalah jeritan kehidupan masyarakat kecil yang merasa terancam akibat kebijakan yang berpotensi merampas ruang hidup mereka,” ujar Darsam dalam keterangan persnya, Jumat (03/04/2026)
Menurutnya, sejak awal masyarakat datang dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sebagai pemimpin daerah. Namun, masyarakat mengaku kecewa karena Bupati tidak bersedia menemui massa aksi di Pendopo.
“Kami sangat menyayangkan karena Bupati tidak menemui rakyatnya sendiri dan memilih tidak keluar dari Pendopo. Sikap ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang sudah datang dengan penuh harapan,” katanya.
Darsam menilai, apabila sejak awal pemerintah daerah membuka ruang dialog dan menerima audiensi, situasi tidak akan berkembang hingga menimbulkan ketegangan.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut pada dasarnya dirancang sebagai aksi damai. Namun, luapan emosi massa terjadi akibat tidak adanya respons dari pimpinan daerah.
“Jika sejak awal ada ruang dialog, tentu situasi seperti ini bisa dihindari. Aksi ini sejak awal merupakan aksi damai,” tegasnya.
Lebih lanjut, KOMPI menyoroti kebijakan PSN budidaya nila yang dinilai tidak sejalan dengan visi “REANG” yang mengedepankan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi mengalihkan sumber penghidupan masyarakat kecil kepada kepentingan korporasi dan BUMN, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
“Kami menolak keras opini yang memposisikan pemerintah sebagai korban, sementara akar persoalan sesungguhnya adalah ketidakadilan yang dirasakan masyarakat pesisir Indramayu,” ujarnya.
KOMPI, lanjut Darsam, tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat secara konstitusional, damai, dan bermartabat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk hadir, mendengar, serta melindungi rakyat.
“Kami mengajak seluruh pihak melihat persoalan ini secara jernih dan adil. Jangan biarkan suara rakyat kecil dibungkam oleh narasi yang menyesatkan. Dialog terbuka dan keberpihakan pada rakyat adalah kunci penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya. (Tim)