RINGSATU-JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak wacana menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian atau dibentuk Kementerian Kepolisian. Bahkan, ia mengaku pernah ditawari posisi sebagai Menteri Kepolisian, namun langsung menolaknya.
“Kalau pun saya ditawari menjadi Menteri Kepolisian, lebih baik saya jadi petani,” ujar Sigit saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri sebagai bentuk penolakan keras terhadap wacana yang dinilai dapat melemahkan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Sigit, kedudukan Polri yang saat ini langsung berada di bawah Presiden merupakan posisi paling ideal.
“Struktur Polri sekarang sudah tepat. Kalau Polri ditarik ke bawah kementerian, itu justru bisa melemahkan institusi, negara, dan juga Presiden,” tegasnya.
Kapolri juga menegaskan kesiapannya untuk mundur dari jabatan apabila wacana tersebut tetap dipaksakan. Baginya, menjaga independensi dan efektivitas Polri jauh lebih penting dibandingkan jabatan struktural apa pun.
“Saya siap dicopot kalau memang Polri harus berada di bawah kementerian,” katanya.
Wacana pembentukan Kementerian Kepolisian belakangan kembali mencuat dan menuai pro–kontra di ruang publik. Namun, sikap Kapolri tersebut mendapat respons positif dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari semangat reformasi dan amanat konstitusi.
Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana tersebut. Namun, pernyataan Kapolri dinilai memperjelas posisi institusi Polri agar tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Tim)