Ringsatu-Cirebon-Penggiat anti korupsi Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Zeki Mulyadi memastikan, dua kepala OPD Dinas DPKPP dan DPUTR Kabupaten Cirebon, resmi dilaporkan ke KPK. Mereka adalah Adil Prayitno dan Iwan Rizki. Kepastian dilaporkannya mereka, saat dirinya melakukan koordinasi dengan Komite Pemantau Kinerja Jaksa RI di Bandung, Senin (20/2/2023).
“Ya memang benar, saya melihat sendiri bukti pelaporan dan tanda terima resmi dari KPK. Tanda terima laporannya tertanggal 16 februari bulan ini,” Kata Zeki.
Zeki menerangkan, hasil obrolan dengan tim Pengawas Kinerja Jaksa RI dapat disimpulan, bahwa Adil Prayitno dan Iwan Rizky selama ini diduga banyak masalah. Iwan Rizky sendiri, diduga banyak melakukan KKN terlebih dalam masalah plot-plot proyek di DPUPR Kabupaten Cirebon.
“Diduga Iwan Rizky sudah sering menerima fee proyek, mengatur plot proyek kepada orang-orang dekatnya. Buktinya, DPUPR seperti dinas yang paling banyak dilaporkan ke APH, tapi selalu aman,” ungkap Zeki.
Sementara Adil Prayitno sendiri, Zeki menduga dilaporkan karena memang ada kasus kasus lama dan yang saat ini sedang dia hadapi. Meskipun akunya tim komite pengawas kinerja jaksa RI tidak secara gamblang menerangkan masalahnya apa, tapi tetap saja diduga banyak perkeliruan yang dilakukan Adil, baik saat menjabat sebagai Kabag barang dan jasa (Barjas) maupun Kadis DPKPP saat ini.
“Jadi intinya kalau saya lihat, orang dua ini diduga banyak melakukan perkeliruan dan transaksional. Ini kan bahaya, sementara mereka direkomendasikan tetap memegang dinas tekhnis. Harusnya Bupati jeli, dan memarkir dua orang ini jangan jadi Kadis dinas tekhnis,”
Papar zeki.
Zeki memastikan, sebagai pegiat anti korupsi, dirinya akan terus mengkritisi semua kinerja. Bukan saja dinas dinas tekhnis, juga dinas lainnya. Seperti Disdik, Dinkes, LH dan dinas lainnya. Dirinya melihat, banyak potensi dugaan penyimpangan pada dinas yang memegang anggaran cukup besar. Sayangnya, selama ini bupati terkesan diam dan seolah tidak peduli dengan semua kondisi tersebut.
“Saya tidak akan berhenti. Karena menurut informasi kondisi kabupaten Cirebon sudah sangat kacau, terlebih dalam hal pengelolaan keuangan dan proyek pada OPD yang dianggap gemuk,” Akunya.
Zeki menambahkan, pihaknya sedang mengumpulkan data valid, tentang adanya dugaan dan kabar yang cukup santer, tentang peranan kuat salah satu oknum pejabat. Kabarnya, oknum inilah yang mengatur semua persoalan rotasi mutasi. Diduga kuat, perputaran rotasi mutasi, hanya mengakomodir orang yang dianggap geng nya oknum tersebut saja. Sementara Bupati, seperti tidak mau tahu dengan kondisi tersebut.
“Semua akan saya bongkar kalau sistimnya seperti ini. Kabupaten Cirebon akan hancur karena pejabatnya hanya diisi dengan orang- orang yang pandai menjilat. Kalau pandai menjilat tapi dibarengi kemampuan intelektual, ya itu masih bisa ditolelir,”Tegasnya (Bisri).